Reformasi Yang Diperlukan Bangsa Indonesia

Posted by Admin on Tuesday, 27 February 2007 | Makalah, Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Jakarta, 27 Februari 2007

Pendahuluan

Negara kita Republik Indonesia sedang dalam keadaan terpuruk sekarang ini. Jauh sekali dari keadaan yang kita kehendaki ketika memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2006 tidak kurang dari 17,75% penduduk atau 39,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu penghasilan kurang dari AS $ 1,55 sehari. Malahan Bank Dunia mengatakan bahwa 49% penduduk Indonesia atau 108,78 juta orang mempunyai penghasilan yang kurang dari AS $ 2 sehari. Sedangkan sebanyak 10,93 juta orang menurut BPS menjadi penganggur.

Kondisi rakyat yang miskin itu diperberat dengan berbagai kesulitan untuk menyekolahkan anak mereka, karena tidak ada pendidikan yang bebas biaya dan malahan menjadi makin mahal bagi rakyat. Ketentuan Wajib Belajar seharusnya mengandung makna bahwa pendidikan yang diberikan dalam rangka Wajib Belajar itu gratis, tetapi dalam kenyataan tidak demikian. Padahal pendidikan begitu penting bagi bangsa. .

Keadaan yang sudah berat itu ditambah lagi dengan datangnya berbagai bencana secara bertubi-tubi, seperti tsunami, gempa bumi maupun karena ulah manusia seperti kapal tenggelam, pesawat terbang jatuh, dan banjir besar.

Dalam pada itu bangsa Indonesia belum juga bebas dari luasnya perbuatan korupsi yang amat merugikan negara dan bangsa. Sementara orang Indonesia yang suka mencela bangsa sendiri mengatakan bahwa Republik Indonesia telah menjadi a failed state atau negara yang gagal. Meskipun pendapat demikian berlebihan, toh harus kita akui bahwa keadaan negara dan bangsa Indonesia jauh sekali dari apa yang diharapkan ketika kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa pada 17 Agustus 1945 dan bertekad membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Namun mengapa Indonesia telah berkembang sedemikian buruk, padahal Indonesia begitu banyak potensinya , baik berupa potensi kekayaan alam, potensi jumlah dan kecerdasan manusia dan posisi geografis yang amat menguntungkan.

Makalah ini berusaha mencari jawaban sejujur dan obyektif mungkin terhadap pertanyaan itu.

Revolusi Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan merupakan permulaan dari Revolusi Indonesia. Bangsa Indonesia mengadakan revolusi untuk mewujudkan kehendaknya, yaitu membangun Negara Republik Indonesia yang masyarakatnya adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pancasila adalah Dasar Negara yang menjadi persetujuan para anggota Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah mendengarkan pidato Ir Sukarno atau Bung Karno pada 1 Juni 1945. Bung Karno menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai Weltanschauung atau Pandangan Hidup yang menjadi pedoman Negara Merdeka yang dibangunnya. Kemudian Bung Karno mengusulkan Lima Nilai atau Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia yang diterima para anggota Panitya untuk dijadikan Dasar Negara Republik Indonesia.

Para pemimpin bangsa dan seluruh bangsa Indonesia menyadari bahwa tidak akan mungkin dibangun Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila tanpa ada revolusi. Sebab Belanda sebagai penjajah Indonesia tidak akan bersedia menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Belanda terlalu kuat kepentingannya untuk tetap memelihara Indonesia sebagai daerah jajahan. Belanda yang kepentingan ekonominya atas Indonesia terlalu besar, tidak dalam posisi untuk bersikap seperti Inggeris yang bersedia memberikan kemerdekaan kepada beberapa daerah jajahannya, antara lain India. Kalau pun ia kemudian seakan-akan memberikan kemerdekaan kepada daerah tertentu di Indonesia, maka itu dilakukannya untuk menahan dan memukul perkembangan Republik Indonesia. Sebab itu bangsa Indonesia tidak ada pilihan lain dari menempuh jalan revolusi dalam menegakkan kemerdekaan bangsa. Bung Karno mengatakan, bahwa kemerdekaan Indonesia harus merupakan Umwertung aller Werte atau penjebolan segala nilai yang ada karena itu semua adalah nilai-nilai masyarakat kolonial. Yang harus ditegakkan adalah nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan bangsa merdeka dan sesuai dengan Pancasila. Maka Revolusi Indonesia adalah satu revolusi nasional dengan landasan Pancasila.

Revolusi adalah gerakan satu masyarakat yang secara radikal berusaha menimbulkan perubahan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Maka dalam revolusi adalah normal kalau kekerasan fisik turut digunakan karena selalu ada kekuatan-kekuatan, baik di masyarakat Indonesia sendiri maupun di luarnya, yang tidak setuju dengan perubahan yang diadakan.. Sebab itu sejak permulaan kemerdekaan penggunaan kekerasan senjata menjadi cara pelaksanaan Revolusi Indonesia yang penting. Dan kemudian memang terbukti bahwa hanya melalui Perang Kemerdekaan, penjajah Belanda dapat dipaksa untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Maka dapat dikatakan bahwa revolusi telah memungkinkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan kedaulatan negara. Hal ini menimbulkan kebanggaan besar pada seluruh bangsa Indonesia, oleh karena tidak banyak bangsa di dunia yang mencapai kemerdekaannya dengan merebutnya dari pihak penjajah. Pada tanggal 27 Desember 1949 hampir seluruh bangsa di dunia mengakui kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Namun kemudian langkah berikut harus pula dijalankan, yaitu penegakan Sistem Indonesia Merdeka sebagai pengganti Sistem Kolonial. Sistem Indonesia Merdeka mengandung nilai-nilai baru untuk menggantikan nilai-nilai kolonial yang telah dijebol dalam revolusi. Nilai-nilai baru itulah yang harus memberikan warna dan makna bangsa dan masyarakat Indonesia yang merdeka. Nilai-nilai baru itu terdapat dalam Pancasila yang sudah diterima sebagai Weltanschauung atau Dasar Negara. Maka Pancasila harus tegak di bumi Indonesia sebagai pengganti nilai-nilai kolonial yang telah dijebol. Jadi Sistem Indonesia Merdeka adalah Sistem Pancasila.

Di sinilah bangsa Indonesia dan terutama para pemimpinnya telah melakukan kelalaian yang amat besar dampak dan akibatnya. Kelalaian ini merupakan salah satu sebab terjadinya keterpurukan Indonesia dewasa ini.

Yang terutama amat terasa dan mempengaruhi seluruh kehidupan bangsa adalah bidang hukum. Dalam revolusi hukum dan peraturan kolonial telah dianggap sepi atau bahkan dikubur, karena penggunaan hukum dan peraturan kolonial hanya menguntungkan penjajah. Seperti ketika orang naik kereta api dalam masa revolusi dianggap normal apabila tidak membayar. Setelah Perang Kemerdekaan selesai dan Belanda serta seluruh dunia mengakui kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, seharusnya masyarakat dibiasakan hidup berdasarkan hukum dan peraturan. Akan tetapi bangsa Indonesia kurang waspada dan mengabaikan hal itu.

Ini berakibat luas dan panjang, khususnya terhadap sifat, sikap dan perilaku manusia Indonesia.. Setelah tercapai kemerdekaan seharusnya ditegakkan hidup berdisiplin, khususnya disiplin sosial, sebagai prasyarat untuk memajukan bangsa. Akan tetapi itu kurang dilakukan.

Yang juga merugikan adalah bahwa dalam revolusi tidak hanya nilai-nilai penjajahan yang dijebol, tetapi juga turut terjebol nilai-nilai Indonesia asli yang berharga untuk bangsa merdeka. Nilai tradisional yang amat berharga, seperti Gotong Royong, menjadi hilang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Juga kebiasaan bersikap jujur dan menghargai pihak lain dengan berperilaku penuh sopan santun menjadi hilang dalam alam revolusi. Orang Indonesia yang sebelumnya tergolong tertib dan teratur menjadi orang yang sukar mengikuti dan menjalankan peraturan. Sifatnya yang semula dapat dipercaya, berubah demikian jauh sehingga makin lama makin sukar menemukan orang Indonesia yang dapat dipercaya, yang jujur dan dapat diandalkan. Kalau kemudian pada akhir Abad ke 20 Indonesia menjadi negara yang tergolong terkorup di dunia, maka itu adalah akumulasi dari perkembangan yang bersifat negatif dalam menjalankan Revolusi dan tidak ada penegakan Sistem Pancasila setelah kemerdekaan tercapai.

Memang Bung Karno mencanangkan pentingnya Nation and Character Building, tetapi dalam kenyataan tidak banyak yang dilakukan ke arah itu karena Bung Karno terlalu mengutamakan kegiatan politik. Tidak terbentuk bangsa Indonesia yang berkarakter kuat, hal mana kemudian amat terasa ketika bangsa Indonesia menghadapi proses globalisasi.

Hal ini dipersulit lagi dengan sikap Bung Karno setelah beberapa tahun Perang Kemerdekaan berakhir. Bung Karno menyatakan bahwa Revolusi Belum Selesai. Buat Bung Karno revolusi baru selesai kalau segala keadaan di dunia, tidak hanya di Indonesia, sudah sesuai dengan pandangan hidup Indonesia. Artinya, kalau di dunia tidak ada lagi penjajahan, ketidakadilan dan kemiskinan. Dilihat dari teori revolusi, Bung Karno benar. Namun juga diperlukan sikap yang obyektif dalam menghadapi realitas. Dalam realitas masih banyak bangsa lain yang kurang sependapat dengan Indonesia, bahkan bangsa dengan kekuatan besar atau negara adikuasa. Maka untuk menjadikan pandangan Indonesia satu kenyataan diperlukan pembangunan kekuatan, khususnya politik, ekonomi dan militer, untuk dapat memperoleh sukses dalam memperjuangkan pandangan itu. Amat sayang bahwa Bung Karno kurang menghadapi realitas secara obyektif rasional. . Akibatnya kesejahteraan bangsa makin mundur dan hal itu justru dimanfaatkan lawan-lawan Pancasila untuk merebut Indonesia bagi kepentingannya.

Itu dilakukan oleh berbagai golongan pandangan aneka ragam. Ada yang bermaksud menjadikan Indonesia negara Islam dan ada pula yang hendak mengkomuniskan Indonesia. Selain itu, orang Indonesia yang dalam Perang Kemerdekaan berpihak kepada Belanda tetap kurang senang bahwa Belanda tidak lagi berkuasa di Indonesia. Mereka terus menjalankan usaha untuk menggerogoti perkembangan bangsa Indonesia.

Itu sebabnya Indonesia sejak pengakuan kemerdekaan terus menerus diganggu oleh berbagai masalah keamanan dalam negeri. Syukur alhamdulilah bahwa dengan semangat Revolusi Indonesia 1945 semua masalah keamanan dalam negeri dapat diatasi. Bahkan usaha Belanda dengan dukungan sekutunya untuk tidak menyerahkan Irian Jaya kepada Indonesia dapat digagalkan dan pada tahun 1962 Republik Indonesia telah lengkap wilayahnya meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda.

Andai kata pada waktu itu Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi bersikap lebih realistis dalam menetapkan strategi guna mewujudkan pandangan Indonesia dalam perkembangan dunia, maka Indonesia harus lebih dahulu dibangun menjadi negara yang kuat sebelum melanjutkan revolusi untuk memperbaiki keadaan dunia. Negara yang kuat, baik secara ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, sains dan teknologi serta militer. Sebab yang dihadapi kemudian tidak hanya musuh dengan kaliber Belanda, melainkan kekuatan besar termasuk negara adikuasa. Padahal Indonesia masih belum menjadi negara kuat. Tidak hanya dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat masih menderita, tetapi secara ideologis dan politik pun sebenarnya masih banyak kerawanan. Bung Karno dengan kepemimpinannya telah sangat besar jasanya kepada bangsa Indonesia sejak membangun PNI pada tahun 1927 hingga bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Ini diakui oleh kawan dan lawan, termasuk di luar negeri. Adalah satu ironi bahwa kemudian beliau harus mengakhiri kepemimpinan itu dalam keadaan kurang baik karena telah membuat kesalahan fatal tidak melakukan konsolidasi kekuatan lebih dulu, melainkan langsung menghadapi musuh-musuh baru. Sebenarnya konsolidasi harus terutama berisi penegakan Sistem Pancasila di bumi dan masyarakat Indonesia secara efektif. Inilah yang tidak dilakukan dan itu berakibat sampai jauh ke masa depan sehingga kini terjadi berbagai keterpurukan.

Pembangunan Nasional

Akibat dari politik yang ditempuhnya, maka Bung Karno setelah tahun 1965 tidak dapat lagi mempertahankan kepemimpinannya dan digantikan oleh jenderal Soeharto sebagai Presiden RI.

Presiden Soeharto sebagai seorang militer bersikap lebih realistis. Yang segera dicanangkan adalah bahwa harus ada usaha untuk menegakkan dan menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Inilah pedoman Orde Baru, yaitu tatanan yang hendak diwujudkan dalam kepemimpinan Presiden Soeharto. Maka pada tahun 1969 dimulai Pembangunan Nasional yang bertitik berat pembangunan ekonomi.

Sebenarnya langkah atau strategi demikian adalah tepat dan benar, andai kata pelaksanaannya juga tepat dan benar. Di sinilah letak kelemahan kepemimpinan Presiden Soeharto kemudian.

Pertama, pembangunan ekonomi dalam rangka penegakan dan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen seharusnya merupakan satu usaha untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat banyak. Bukan pembangunan ekonomi yang mengutamakan golongan yang sudah kuat ekonominya saja. Karena pembangunan ekonomi Indonesia terutama mendapat bantuan dari Amerika Serikat dan sekutunya dunia Barat, termasuk Bank Dunia dan IMF atau Dana Moneter Internasional yang dikuasai AS, maka Presiden Soeharto dan para pembantunya tidak dapat mengelakkan terjadinya pengaruh kuat dari mereka yang mendukung itu, sehingga jalannya pembangunan ekonomi lebih sesuai dengan kepentingan pihak pendukung dari pada kepentingan rakyat Indonesia yang masih miskin.

Memang terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi peningkatan kesejahteraan rakyat itu jauh lebih kecil dan tidak seimbang dengan peningkatan kekayaan dari golongan kaya yang kecil jumlahnya. Terjadi kesenjangan yang makin lebar dalam kekayaan dan kehidupan segolongan masyarakat yang jumlahnya tidak melebihi 7% seluruh bangsa dengan mayoritas bangsa yang tetap tergolong masyarakat miskin,. Sebelum pembangunan nasional dimulai seluruh bangsa adalah miskin dan tidak ada kesenjangan menonjol antara kaya dan miskin. Setelah pembangunan nasional berjalan, terjadi kesenjangan yang lebar dan makin lebar, hal mana menimbulkan rasa tidak adil bagi banyak orang dalam masyarakat Indonesia.

Kondisi ekonomi Indonesia yang hakiki terbukti ketika pemerintah Indonesia tidak mampu mengatasi Krisis Ekonomi pada tahun 1997. Meskipun IMF selalu memuji Indonesia, namun nyatanya Indonesia paling lambat keluar dari Krisis Ekonomi tersebut dibandingkan negara Asia Timur lainnya. Jadi boleh dikatakan bahwa pembangunan ekonomi yang telah dijadikan titikberat Pembangunan Nasional tidak mencapai tujuannya, yaitu tidak menjadikan bangsa Indonesia lebih kuat dan lebih tahan terhadap gangguan.

Kedua, telah dikatakan bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia. Itu berarti bahwa pembangunan nasional bukan hanya pembangunan ekonomi belaka, sekalipun pembangunan ekonomi ditetapkan sebagai titik berat pembangunan nasional.

Dalam kenyataan pembangunan di luar bidang ekonomi sangat kurang diperhatikan, bahkan ada yang diterlantarkan. Yang terutama berdampak buruk kepada kehidupan bangsa untuk jangka panjang adalah kurangnya perhatian kepada pembangunan pendidikan nasional. Sekalipun sebagai slogan atau semboyan selalu dikatakan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, tetapi dalam kenyataan pemerintah tidak pernah secara sungguh-sungguh mengusahakannya, terlihat dalam penentuan anggaran pendidikan yang kurang memadai. Kalau Malaysia sejak menjadi merdeka setiap tahun menentukan anggaran pendidikan paling sedikit 20 prosen dari anggaran nasionalnya, pemerintah Indonesia tidak pernah menentukan anggaran pendidikan lebih dari 10 prosen, bahkan jauh lebih rendah dari itu. Rupanya kaum ekonom yang memimpin Bappenas menganggap pendidikan kurang penting. Maka mereka lebih mengutamakan hal-hal seperti prasarana fisik ketimbang pendidikan nasional. Akibatnya mutu pendidikan makin turun, hal mana akibatnya terasa pada akhir Abad 20. Memang ditetapkan Wajib Belajar 9 tahun, tetapi dengan anggaran yang begitu minim, pelaksanaan Wajib Belajar sama sekali tidak berdampak besar pada peningkatan kecerdasan bangsa. Padahal pada tahun 1970-an Indonesia memperoleh penghasilan besar dari minyak dan gas bumi, ketika terjadi Krisis Minyak. Andai kata para pemimpin Indonesia serieus dalam menangani pendidikan nasional, pasti anggaran pendidikan memperoleh peningkatan yang cukup tinggi. Akan tetapi hal itu tidak terjadi karena para pemimpin mengabaikan pentingnya pendidikan nasional.

Jadi juga dalam Pembangunan Nasional tidak ada usaha untuk melakukan Nation & Character Building secara serieus. Itu berarti bahwa Pembangunan Nasional tidak difungsikan untuk menegakkan Sistem Pancasila sebagai kenyataan di bumi dan masyarakat Indonesia.

Tidak ada usaha untuk menegakkan kekuasaan hukum dan menguatnya disiplin sosial.. Gambarannya yang paling nyata adalah kondisi lalu lintas di kota besar Indonesia di mana semua orang berbuat semau gue. Kelalaian yang dilakukan Pembangunan Nasional ini harus dibayar mahal oleh seluruh bangsa Indonesia ketika kemudian Indonesia diliputi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tidak kunjung hilang. Malahan pada akhir Abad ke 20 Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Pembangunan Nasional juga sama sekali tidak berusaha untuk memperkuat kembali sifat-sifat tradisional bangsa yang baik, tetapi telah hancur karena proses revolusi. Gotong Royong dibiarkan makin hilang dari kehidupan, sifat jujur, setia, sopan santun dan lainnya, yang sangat penting bagi kemajuan bangsa, juga dalam masa modernisasi, tidak dihiraukan. Sebaliknya, manusia Indonesia menjadi lebih individualis dan egois dari pada manusia Barat yang memang menjadikan individualisme pedoman hidup.

Maka dapat dikatakan bahwa tidak saja pembangunan ekonomi tidak mencapai tujuan, melainkan seluruh Pembangunan Nasional tidak mencapai tujuan. Bangsa Indonesia telah mengabaikan kesempatan membangun diri selama lebih dari 30 tahun. Memang ada kemajuan fisik materiil dalam hal-hal tertentu, seperti makin majunya komunikasi dan perhubungan, namun kemajuan fisik materiil itu hilang sirna dihadapkan pada kenyataan kurangnya perkembangan positif dalam pertumbuhan bangsa secara keseluruhan. Bahkan besarnya kerawanan yang meliputi kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai akibat segala perkembangan sejak 1950.

Maka seperti ada ironi kepemimpinan Presiden Sukarno, juga terjadi ironi kepemimpinan Presiden Soeharto. Di satu pihak beliau diakui di dalam dan luar negeri keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan Indonesia dinilai tergolong the Asian Tigers atau Macan Asia yang makin maju, bersama bangsa Korea, Taiwan, Malaysia, Singapore, Thailand. Juga dinilai berjasa dalam membantu bangsa-bangsa sedang berkembang lainnya, khususnya yang termasuk Gerakan Non Blok (GNB), untuk membangun kehidupan lebih baik. Namun di pihak lain kepemimpinan Soeharto memperlebar kesenjangan antara orang kaya yang amat sedikit dengan dan orang miskin yang banyak. Terutama kurangnya perhatian dalam Nation and Character Building dalam membangun Sistem Pancasila, sehingga makin meluas sifat tidak jujur, kurang dapat dipercaya, yang mendorong makin banyak Korupsi-Kolusi-Nepotisme merongrong Negara dan bangsa Indonesia.

Hal ini diperberat karena kepemimpinan Presiden Soeharto yang sejak tahun 1980-an terlalu memberikan kesempatan pada putera-puterinya untuk bergerak dalam bisnis. Andai kata perilaku bisnis mereka sesuai dengan etika bisnis yang baik, tidak menjadi persoalan. Akan tetapi karena kekuasaan ayah mereka disalahgunakan untuk bisnis mereka, maka masyarakat merasakannya sebagai ketidakadilan. Hal ini kemudian berpengaruh pada Presiden Soeharto yang makin mementingkan kekuasaan, sehingga saran berbagai pihak untuk meninggalkan kekuasaan sebagai Presiden ditolaknya.. Tentu kegigihan Soeharto untuk tetap berkuasa juga karena usaha orang-orang yang berkepentingan beliau tetap berkuasa karena turut menikmati keuntungannya. Namun yang celaka adalah bahwa hal ini menjerumuskan TNI yang semula sejak 1945 selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Sejak tahun 1980-an TNI pun turut serta meneguhkan kekuasaan Presiden Soeharto.. TNI generasi 1945 sudah tidak ada lagi sejak 1982, sedangkan generasi penerus yang memegang pimpinan TNI yang diharapkan lebih baik dalam aspek professional-militer maupun mental ideologis, ternyata tidak membuktikan harapan itu. Peran sosial TNI yang sejak 1945 selalu dekat dan dihargai rakyat telah berubah menjadi peran yang mengutamakan kekuasaan. Dwi Fungsi TNI juga salah diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh pimpinan TNI baru. Hal ini semua mendiskreditkan TNI yang akibatnya meledak setelah tahun 1998.

Reformasi yang diperlukan bangsa Indonesia

Dari uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia memang memerlukan perubahan untuk mencapai kondisi yang mengakhiri segala keterpurukan. Perubahan itu cukup besar dan perlu dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama, baik dilihat dari sudut keperluan bangsa Indonesia sendiri maupun dari sudut perkembangan internasional. Sebab itu perubahan itu tidak cukup diperoleh dengan cara Evolusi atau perubahan yang bersifat gradual. Perubahan yang bersifat gradual makan waktu terlalu lama sehingga kurang memadai, bahkan dapat merugikan bangsa Indonesia sendiri. Akan tetapi juga kurang bijaksana untuk melakukan perubahan dengan cara Revolusi karena besar kemungkinan akan timbul banyak ekses yang sangat merugikan Indonesia. Sebab itu adalah lebih tepat untuk menggunakan pengertian Reformasi yaitu perubahan yang dilakukan dalam skala cukup luas dan dalam waktu yang cukup cepat.

Pada tahun 1998 telah berkembang Reformasi di Indonesia. Gerakan itu didukung oleh kalangan luas bangsa Indonesia dan berhasil memaksa Presiden Soeharto turun dari kekuasaan. Akan tetapi setelah Presiden Soeharto mundur, gerakan Reformasi kehilangan kekompakannya dan arahnya. Ternyata dalam gerakan itu ada berbagai kelompok dengan tujuan dan agendanya sendiri-sendiri yang bersatu ketika menghadapi Soeharto, tetapi setelah Presiden Soeharto turun mereka memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Reformasi 1998 ternyata hingga kini tidak mengghasilkan sesuatu yang bermakna bagi Indonesia terutama karena dalam Reformasi itu tidak berkembang kepemimpinan yang dapat diandalkan.

Tanpa kepemimpinan yang cukup mampu masuk akal kalau Reformasi tidak berhasil mengatasi berbagai kelemahan dan kerawanan yang sudah ada, malahan membuatnya lebih parah. Inilah yang kemudian membuat Indonesia bahkan lebih terpuruk dan malahan oleh sementara orang dinyatakan sebagai negara gagal. Memang Indonesia memerlukan Reformasi, tetapi bukan sembarang Reformasi.

Reformasi yang perlu diadakan adalah pelaksanaan perubahan yang berpedoman pada Dasar Negara RI untuk dapat mempersatukan dan memfokuskan pikiran dan perasaan bangsa. Itu berarti bahwa kita harus menjadikan tegaknya Sistem Pancasila di masyarakat dan bumi Indonesia sebagai tujuan Reformasi. Ini adalah sebenarnya kewajiban bangsa Indonesia sejak mencapai pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa pada 27 Desember 1949, tetapi telah diterlantarkan oleh kita semua dan terutama oleh mereka yang memimpin bangsa kita.

Dalam dinamika internasional dewasa ini ada negara-negara dengan ambisi besar menancapkan hegemoni atas umat manusia dan dunia. Sangat mungkin bahwa mereka akan memanfaatkan kondisi terpuruk Indonesia untuk merealisasikan kehendaknya untuk menguasai bangsa kita.. Hal itu sebenarnya telah terasa sejak tahun 1998 ketika Reformasi mulai. Memang Pancasila adalah satu paham atau ideologi terbuka, artinya bersedia memperhatikan paham-paham lain untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Akan tetapi kalau paham lain itu mengarah pada perubahan nilai-nilai Pancasila dan hendak mengubur Pancasila, maka itu tidak dapat diberikan toleransi.

Memperhatikan pengalaman masa lampau, maka yang selalu menjadi sumber kelemahan utama adalah kepemimpinan bangsa. Yang dimaksudkan dengan kepemimpinan bangsa adalah usaha untuk mengajak dan mengantar bangsa mencapai tujuan perjuangan bangsa. Keberhasilan usaha itu ditentukan oleh kemampuan merebut kepercayaan rakyat yang terwujud karena sikap yang tegas-energik dan menunjukkan kesungguh-sungguhan serta keyakinan yang didukung oleh wawasan luas dan pengetahuan mendalam. Kepribadian yang penuh optimisme dan keteladanan itu merangsang orang lain untuk berjuang dengan semangat tinggi serta membentuk suasana masyarakat yang mendorong terwujudnya persatuan, solidaritas dan saling mempercayai.

Para pemimpin Indonesia mula-mula bersikap benar sesuai dengan tujuan perjuangan bangsa, tetapi kemudian mereka umunya berubah setelah merasa cukup mantap kepemimpinannya. Hal itu dapat dilihat pada Bung Karno maupun Pak Harto yang mula-mula sangat menimbulkan harapan besar pada mayoritas rakyat, tetapi kemudian menimbulkan perubahan sikap yang amat merugikan kehidupan bangsa.

Sebab itu perlu sekali diperhatikan agar ada kepemimpinan yang bermutu. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat merupakan perubahan yang baik dari gerakan Reformasi 1998. Memang ada sementara orang yang menganggap perubahan itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang asli. Dalam UUD 1945 yang asli Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang anggotanya dipilih oleh rakyat dan ada pula diangkat oleh pemerintah.

Adalah kenyataan bahwa kemungkinan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung lebih memuaskan aspirasi politik rakyat, ketimbang rakyat mempercayakan pemilihan itu kepada wakil-wakilnya yang duduk di MPR. Bagaimana pun, anggota MPR akan melakukan pilihan itu lebih banyak berdasarkan kepentingan pribadinya dan kehendak partai politiknya dari pada kepentingan rakyat umumnya.. Dengan begitu Presiden dan Wakil Presiden juga mempunyai legitimasi lebih kuat dalam memimpin bangsa.

Dengan legitimasi yang lebih kuat itu Presiden dapat menjalankan kepemimpinan nasional lebih sungguh-sungguh sehingga dalam waktu minimal dapat menegakkan Sistem Pancasila yang merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat dan di bumi Indonesia.

Karena yang harus dicapai adalah tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka kepemimpinan harus menjadikan nilai-nilai Pancasila kenyataan yang hidup (living realities), sehingga Pancasila berhenti hanya sebagai semboyan yang kosong atau slogan belaka..

Akan tetapi juga harus dibangun dan dihidupkan kembali segala sifat dan perilaku tradisional yang bernilai tinggi tetapi telah hancur dalam derap Revolusi Indonesia. Seperti Gotong Royong yang hampir lenyap, harus ditegakkan kembali sebagai sifat Manusia dan Bangsa Indonesia. Demikian pula sifat setia, jujur dan dapat dipercaya dan perilaku sopan santun. Manusia Indonesia harus kembali kepada jati dirinya tetapi dalam wujud yang jauh lebih sempurna dari pada masa lalu.

Hal itu harus dilanjutkan dengan membuat bangsa Indonesia dan Pancasila diakui sebagai bagian umat manusia yang tinggi nilainya dan senantiasa memperjuangkan kehidupan umat manusia yang maju dan sejahtera, tertib dan damai. Ini ditunjukkan dengan melakukan perbuatan yang mengindikasikan kemajuan bangsa dalam umat manusia yang makin tinggi penguasaan sains dan teknologinya, yang tinggi daya produktivitasnya dan sanggup bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain tetapi juga sanggup serta mampu bersaing secara efektif dengan mereka.

Yang juga perlu diperhatikan adalah dipertahankannya Republik Indonesia sebagai negara kesatuan (unitary state) dan tidak menjadi negara federal. Apalagi sekarang tampak lagi usaha membawa konsep negara federal dan mempengaruhi orang Indonesia seakan-akan negara federal lebih menjamin masa depan bangsa Indonesia. Memang setiap daerah harus memperoleh otonomi yang memungkinkan pengelolaan daerah dan masyarakat yang sesuai dengan kepentingan rakyat daerah masing-masing. Akan tetapi otonomi daerah tidak berarti Indonesia menjadi negara federal.

Yang harus dijaga adalah jangan sampai negara kesatuan mengakibatkan pemusatan segala kekuasaan (centralisme) di pemerintah Pusat. Hal ini sangat merugikan hubungan Pusat dan Daerah dan kepentingan rakyat daerah cenderung diterlantarkan. Hal semacam itu telah terjadi di Indonesia, baik dalam pemerintahan Presiden Sukarno maupun Presiden Soeharto. Terutama rakyat di daerah yang mempunyai sumber kekayaan alam yang banyak dan berharga, cenderung merasa bahwa pemerintah pusat lebih banyak menggunakan hasil dari sumber kekayaan alam daerah untuk kepentingan Pusat dan rakyat daerah kurang memperoleh kesempatan memadai untuk menikmati hasil sumber kekayaan alamnya.

Demikianlah Reformasi yang diperlukan bangsa Indonesia, yaitu Reformasi yang mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menegakkan Sistem Pancasila di bumi Indonesia. Reformasi demikian sesuai dengan jati diri bangsa, menjawab kepentingan bangsa untuk hidup adil, sejahtera dan maju, serta memberikan kepada bangsa Indonesia kemungkinan untuk berperan secara aktif dan positif dalam arena internasional serta memberikan sumbangan berharga kepada perdamaian dan kesejahteraan umat manusia.

Yang amat penting dan menentukan jalannya serta berhasilnya Reformasi adalah menemukan orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang sesuai. Faktor kepemimpinan ini amat menentukan keberhasilan Reformasi. Tanpa itu akan terjadi kekacauan dan kondisi masyarakat yang penuh pertentangan yang berakibat pada stagnasi dan bahkan kegagalan Reformasi serta runtuhnya Republik Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya mempunyai banyak keuntungan untuk menjadi pemimpin bangsa yang sukses. Sebab ia dan Wakil Presiden Yusuf Kalla adalah kepemimpinan nasional yang langsung dipilih rakyat, bahkan dengan jumlah suara jauh melebihi saingannya. Dengan begitu ada legitimasi kuat pada Presiden dan itu merupakan sarana penting untuk menjalankan kepemimpinan atas bangsa Indonesia. Sayangnya , kepemimpinan nasional ini belum mampu mengangkat Indonesia dari kondisi yang kurang menggairahkan dan keterpurukan.

Banyak orang sekarang mengharapkan semoga Presiden SBY masih dapat menjadi pemimpin bangsa yang jauh lebih efektif dari yang ditunjukkan hingga sekarang. Semoga perubahan itu menghasilkan kepemimpinan nasional yang dapat menegakkan Sistem Pancasila yang maju, adil dan sejahterta bagi seluruh rakyatnya yang jumlahnya tidak akan kurang dari 250 juta orang. Terwujudlah Indonesia Raya sebagaimana kita nyanyikan dalam Lagu Kebangsaan kita.

RSS feed | Trackback URI

7 Comments »

2012-11-05 06:26:53


Ridiculous quest there. What occurred after?
Take care!

 
Comment by aleya
2010-01-17 13:22:27


apa yang telah dijelaskan masih ada yang kurang saya mengerti.mksh

Comment by sayidiman suryohadiprojo
2010-01-22 07:00:33


Sdr Aleya,

Apa yang Anda belum mengerti ?

Sayidiman S.

 
 
Comment by rindu
2009-10-23 15:25:31


yang pentung enak,,,,,,,,,,,,,,,

 
Comment by antok
2009-05-13 10:57:23


asu . gae makalah ra komplit. . .
ra tau SD mesti…
kuwi makalah crito. . .
nek gae yo seng bener. . .
makalah koyo gatel.. . .
di lebok ke internet

Comment by Reginhild
2009-05-15 16:56:00


Makanya jangan cuma bisa copy-paste melulu. :P

 
 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post