Dampak Perluasan NATO Kepada Keamanan Indonesia

Posted by Admin on Thursday, 1 May 2003 | Makalah, Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen TNI (Purn)

Jakarta, 1 Mei 2003

PENDAHULUAN

Dengan terjadinya agressi AS ke Irak makin nyata bahwa dunia dan umat manusia masih jauh dari keadaan yang penuh kedamaian, keadilan dan kesejahteraan yang merata. Nyata sekali bahwa prinsip The Survival of the Fittest tetap berlaku. AS yang kuat secara militer dan ekonomi tanpa segan-segan melanggar hukum internasional bila ia anggap perlu untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Termasuk melakukan agressi ke bangsa lain yang dianggapnya lebih lemah kekuatannya. Karena kekuatannya pula AS tidak terpengaruh dan sama sekali tidak menghiraukan opini rakyat sedunia yang mengecam tindakan agressinya. Juga karena kekuatan itu tidak ada pihak lain, termasuk PBB sebagai lembaga internasional tertinggi, yang sanggup mengkoreksi apalagi menghukum AS.

Pendapat sementara orang bahwa negara-bangsa (nation-state) tidak ada artinya lagi karena globalisasi, ternyata kurang benar. Mereka katakan bahwa akibat globalisasi dunia tidak lagi dibelah-belah dalam negara-negara (a borderless world). Ternyata pendapat ini hanya berlaku untuk lalu-lintas dan transaksi keuangan internasional. Akan tetapi dalam politik, ekonomi, militer masih tetap saja negara dengan kepentingan nasionalnya menjadi aktor utama. Bahkan tidak mustahil bahwa pendapat tentang tiadanya lagi tempat bagi negara-bangsa dilontarkan oleh negara yang bertujuan meluaskan hegemoninya atas dunia. Kalau bangsa-bangsa lain menerima pendapat itu dan tidak lagi memperjuangkan kepentingan nasionalnya, akan lebih mudah bagi negara hegemonis untuk mencapai tujuannya.

Segala perilaku pemerintah AS menjalankan agressi ke Irak dengan dukungan lebih dari 60 prosen penduduknya adalah semata-mata untuk mengejar kepentingan nasionalnya, yaitu menguasai minyak Irak untuk makin mampu mengendalikan suplai minyak internasional dan dengan begitu menegakkan hegemoninya di Timur Tengah dan di dunia. Segala semboyan yang tadinya diucapkan AS tentang demokrasi dan HAM terbukti hanya jargon belaka dan justru sarana untuk memudahkan perluasan kekuasaannya, sebaliknya melemahkan negara-negara lain. Sikap AS yang berpihak kepada Israel dalam sengketa Palestina-Israel juga ditunjang oleh penguasaannya atas Irak dan niatnya untuk mungkin juga menginvasi negara lain seperti Suriah.

Demikian pula pendapat bahwa negara demokrasi tidak akan mulai berperang atau melakukan agressi ternyata jauh dari kebenaran. AS yang dianggap sebagai jagonya demokrasi terbukti menyerang negara yang jauh lebih kecil. Itu semua terjadi karena di AS telah berkembang satu kelompok orang yang dinamakan kaum neo-konservatif. Kelompok ini sejak tahun 1997 menyatakan Project of a New American Century (PNAC), yaitu perluasan kekuasaan AS di seluruh dunia berdasarkan kekuatan politik, ekonomi, militer, teknologi dan budayanya. Tokoh-tokoh utama kelompok ini, yaitu Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Perle, dalam pemerintah Presiden George W. Bush Jr. berhasil mendapat tempat yang amat penting sebagai Wakil Presiden, menteri pertahanan, wakil menteri pertahanan dan ketua dewan kebijaksanaan pertahanan. Mereka juga dapat meluaskan pengaruh politiknya sehingga memperoleh dukungan yang cukup besar untuk merealisasikan kehendaknya. Dengan begitu mereka dapat membawa AS menjadi aggressor, sekalipun ditentang keras oleh mantan Presiden Jimmy Carter. Ini merupakan bukti amat jelas bahwa negara demokrasi pun dapat menjadi aggressor yang bahkan tidak ragu-ragu melanggar ketentuan hukum.

Kesimpulan yang harus ditarik adalah bahwa dalam kondisi dunia sekarang negara-bangsa harus mampu mengamankan kedaulatannya sejauh mungkin dilandasi kekuatan sendiri. Terbukti bahwa tidak dapat mengharapkan bantuan pihak lain, termasuk PBB dan lembaga internasional lainnya, karena semua lembaga pecah dalam pihak yang mendukung AS, pihak yang tegas menentang dan yang diam. Atas dasar kesimpulan ini, Indonesia yang tegas menentang tindakan agressi AS harus siap untuk menjaga keamanannya sendiri. Kemampuan itu juga penting untuk membentuk usaha keamanan bersama dengan negara lain yang sependapat.

PERLUASAN DAN KONDISI NATO

NATO atau North Atlantic Treaty Organization dibentuk 54 tahun lalu oleh negara-negara sekutu AS untuk menghadapi blok komunis yang dipimpin Uni Soviet. Setelah Perang Dingin berlalu NATO tetap dipertahankan eksistensinya, terutama karena AS masih berkepentingan untuk berpengaruh di Eropa setelah terbentuknya Uni Eropa.

Bahkan negara Eropa Timur bekas anggota Pakta Warsawa menaruh minat menjadi anggota NATO, sekalipun hal ini amat disesalkan Russia yang tidak dapat menghalangi perkembangan itu. Dengan begitu maka sejak 22 November 2002 NATO mempunyai 26 anggota, yaitu AS, Belanda, Belgia, Bulgaria, Czecho, Denmark, Estonia, Hongaria, Inggeris, Islandia, Italia, Jerman, Kanada, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Norwegia, Perancis, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki dan Yunani. Dua anggota berada di benua Amerika, yaitu AS dan Kanada, sedangkan di Eropa Barat negara Austria, Finlandia, Irlandia, Swedia dan Swiss tidak menjadi anggota.

AS selalu berusaha untuk mempunyai pengaruh terkuat di NATO. Ketika Uni Soviet masih merupakan ancaman nyata dan kuat bagi Eropa Barat tidak sukar bagi AS untuk mempunyai pengaruh dominant. Hanya ada sedikit kesulitan dengan Perancis ketika dipimpin Jenderal De Gaulle. Akan tetapi setelah Perang Dingin usai sedangkan Uni Eropa makin menjadi kenyataan sebagai kekuatan politik dan ekonomi, timbul usaha yang dipelopori Perancis dan Jerman untuk lebih bebas dari pengaruh AS. Antara lain dimulai pembentukan kekuatan pertahanan Uni Eropa. Belum lama ini Perancis, Jerman, Belgia dan Luxemburg mupakat membentuk kekuatan pertahanan bersama, sekalipun menyatakan tidak akan mengganggu hubungan mereka dengan NATO..

Ketika AS mengambil ancang-ancang untuk melakukan agressi ke Irak, dengan atau tanpa mandat PBB, mulai terjadi keretakan nyata dalam NATO. Perancis dan Jerman secara tegas tidak mendukung usaha AS itu tanpa mandat PBB, kemudian Belgia turut dengan dua negara itu. Sebaliknya Inggeris, Spanyol, Polandia dan Bulgaria secara tegas mendukung AS, demikian pula Italia sekalipun tidak setegas yang empat itu. Pecahlah NATO antara dua pihak ini yang masing-masing mempertahankan pendapatnya secara gigih, sedangkan anggota lain tidak secara kongkrit menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pihak.

Tampak sekali bahwa justru anggota NATO di Eropa Timur lebih dekat kepada AS, seperti ditunjukkan oleh Bulgaria dan Polandia. Sikap ini dapat dijelaskan dari kepentingan negara-negara itu yang mengharapkan bantuan AS lebih besar untuk memajukan bangsanya. Turki yang ingin menjadi anggota UE juga amat dekat dengan AS, dengan harapan mendapat bantuannya untuk diterima sebagai anggota UE.

Setelah AS dapat mengakhiri agressi militernya di Irak bertambah pengaruhnya di NATO. Masih perlu kita lihat bagaimana selanjutnya hubungan AS dengan Perancis yang oleh masyarakat AS dinyatakan sebagai musuh atau penentang AS karena dalam Dewan Keamanan PBB begitu gigih menghadapi AS yang melakukan invasi ke Irak. Mengingat kekuatan ekonomi AS masih lebih mengungguli UE, sekalipun belakangan ini terjadi peningkatan penggunaan uang mata Euro, maka dapat diperkirakan bahwa setelah kemenangan militer AS di Irak Perancis, Jerman dan Belgia akan melunakkan sikap mereka terhadap AS.

Sekalipun Russia bukan anggota NATO, tetapi kemampuannya dalam politik dan militer sekalipun amat berkurang dibandingkan Uni Soviet di masa lalu, tetap merupakan faktor yang selalu harus dipertimbangkan NATO. Russia pun menentang agressi AS dan dalam DK-PBB bersama Perancis dan Cina dapat menggunakan hak vetonya. Dengan sendirinya Russia tidak mau melihat NATO makin kuat dikuasai AS dan karena itu lebih mendukung UE. Akan tetapi di pihak lain Russia masih merasa tergantung pada bantuan AS untuk memperbaiki ekonominya.

Gambaran tentang NATO dewasa ini menunjukkan bahwa jalan yang realistis bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingannya bukan melalui NATO sebagai pakta pertahanan. Terutama untuk memperoleh bantuan dan kerjasama, khususnya dalam pertahanan. Melainkan harus dicari jalan bilateral kepada setiap anggota NATO yang secara realistis dapat diajak kerjasama. Khususnya kalau Indonesia berkepentingan untuk memperoleh teknologi militer. Dapat diperkirakan bahwa sebenarnya setiap negara Eropa, juga yang anggota NATO, berkepentingan menjual teknologi militernya untuk meningkatkan ekonominya. Hanya mereka harus amat berhati-hati untuk tidak menimbulkan kemarahan AS, karena Indonesia masih di-embargo AS dalam pengadaan teknologi pertahanan.

MEMBANGUN KEMAMPUAN KEAMANAN INDONESIA

Dari uraian sebelumnya menjadi jelas bahwa di masa kini dan yang akan datang Indonesia harus lebih mampu menjamin keamanan nasionalnya sendiri. Ini mengharuskan kita untuk kembali lebih memperhatikan Ketahanan Nasional Indonesia.

Dalam membangun ketahanan nasional faktor yang amat penting, khususnya untuk Indonesia sekarang, adalah kuatnya Nasionalisme dan Patriotisme yang dapat menggelorakan semangat perjuangan di seluruh bidang kehidupan bangsa. Keamanan pun memerlukan semangat perjuangan (fighting spirit) yang kekuatannya banyak dipengaruhi nasionalisme dan patriotisme bangsa.

Pengaruhnya kepada perkembangan politik adalah timbulnya sikap baru di kalangan elit politik, yaitu sikap yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Hal itu dapat meningkatkan persatuan bangsa yang amat penting dalam usaha kita mengatasi segala keretakan etnik, kesukuan dan wilayah. Ini amat berpengaruh kepada keamanan nasional. Selama ada bagian Indonesia yang menunjukkan usaha melepaskan diri dari NKRI maka ada alasan dan peluang buat negara lain melakukan serangan ke Indonesia. Doktrin yang baru disebarkan AS, yaitu pre-emptive strike, atau menyerang lebih dulu karena ada dugaan negara yang diserang mengandung benih ancaman bagi AS, tidak mustahil diambil dan digunakan juga oleh negara lain. Kalau ada negara lain yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap seluruh atau sebagian wilayah Indonesia, maka ia pun dapat melakukan pre-emptive strike ke Indonesia kalau ia merasa cukup kuat.

Pengaruh nasionalisme kepada perkembangan ekonomi adalah timbulnya gairah untuk amat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara lain. Produktivitas meningkat dengan mendayagunakan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia, termasuk sumberdaya alam, jumlah penduduk yang besar dan lokasi geografi yang strategis sebagai posisi silang. Pasar domestik dikembangkan tanpa mengurangi usaha ekspor. Kesejahteraan rakyat meningkat secara merata. Perkembangan ekonomi demikian amat besar pengaruhnya kepada keamanan nasional. Tidak saja ketergantungan kepada luar berkurang sehingga kerawanan Indonesia mengecil, juga kondisi sosial menguat karena terasa adanya kesejahteraan merata. Kemampuan Pemerintah untuk meningkatkan revenue juga penting sekali untuk dapat membiayai berbagai kepentingan strategis, seperti peningkatan kemampuan pertahanan, perbaikan pendidikan nasional dan lainnya.

Penjagaan keamanan nasional amat tergantung pada kemampuan TNI untuk menghadapi ancaman dari luar dan Polri untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri. Sebab itu peningkatan kemampuan TNI dan Polri harus mendapat perhatian segera. Di masa lalu kita cenderung berpendapat bahwa kemungkinan serangan dari luar adalah kecil dan ancaman utama adalah dari dalam negeri. Sekarang dan di masa depan baik ancaman dari luar maupun dari dalam negeri sama pentingnya karena dapat terjadi setiap saat.

Itu sebabnya kita berkepentingan agar pemerintah dapat meningkatkan kondisi ekonomi nasional dan dengan landasan itu meningkatkan pemasukan revenue. Peningkatan kemampuan TNI dan Polri harus memperhatikan peningkatan sistem senjata teknologi yang jauh lebih banyak dan lebih maju dari yang sekarang dimiliki. Dan itu memerlukan pembiayaan tidak sedikit.

TNI harus dibangun menjadi kekuatan militer yang makin harmonis di darat, laut dan udara dengan kemampuan makin tinggi. Kekuatan TNI sangat tergantung pada hubungan dekatnya dengan Rakyat, karena pertahanan hanya efektif kalau dilakukan oleh seluruh rakyat dengan TNI sebagai intinya. Namun di samping itu TNI sebagai kekuatan inti harus diperlengkapi dengan sistem senjata teknologi yang makin maju dan canggih untuk dapat mengimbangi kemampuan musuh dan dilatih secara intensif sehingga benar-benar efektif dalam melaksanakan setiap kegiatan pertahanan.

Kemampuan teknologi TNI sekarang di bawah negara tetangga kita, termasuk Singapore yang satu negara kota tetapi unggul teknologinya dibanding Indonesia. Hal demikian tidak boleh berlanjut terus. TNI harus mempunyai kemampuan teknologi, yaitu memiliki dan mahir menggunakannya, yang sekurang-kurangnya setingkat dengan semua negara tetangga, termasuk Australia. Peningkatan ini tentu merupakan satu proses yang tidak terwujud seketika, tetapi harus segera dimulai dengan start yang setinggi mungkin.

Indonesia harus mengusahakan agar teknologi yang belum dimiliki dapat dibeli di luar negeri. Setelah itu harus dibangun kemampuan industri untuk sejauh mungkin mampu memproduksi sendiri teknologi pertahanan yang diperlukan. India, satu negara yang GNP per capitanya di bawah Indonesia sejak lama, sudah lebih dari 10 tahun lampau mampu memproduksi segala teknologi pertahanan di dalam negeri. Kalau ia masih membeli di luar negeri, maka itu adalah untuk memperbarui terus menerus teknologi itu atau atas dasar penilaian ekonomi. Indonesia pun harus mampu menjadi negara seperti itu, apalagi Indonesia cukup dikaruniai potensi kekayaan alam yang sayang sekali hingga sekarang lebih dinikmati orang dan negara asing.

Pembelian teknologi dari luar negeri dilakukan di negara yang sudah mampu memproduksi teknologi itu dan bersedia menjualnya kepada Indonesia. Di antara anggota NATO yang kira-kira paling mampu berbuat demikian karena sanggup menghadapi pengaruh AS adalah Perancis dan Jerman. Yang lain belum menunjukkan kemampuan teknologi yang sama kualitasnya, lagi pula mungkin kurang sanggup menghadapi larangan AS. Namun karena kebutuhan kita yang begitu mendesak akan teknologi militer baru, kita juga berusaha memperolehnya dari negara yang tingkat teknologinya kalah dari Perancis dan Jerman. Maka itu ada pembelian ke negara seperti Polandia dan Rumania, selama mereka tidak dilarang AS.

Yang harus juga menjadi perhatian kita adalah justru negara Eropa bukan anggota NATO, yaitu Russia, Austria, Swiss dan Swedia. Negara-negara itu mempunyai kemampuan teknologi tinggi, bahkan ada yang tidak kalah dari AS dalam sistem senjata tertentu. Sekalipun semua negara Eropa itu sudah tinggi kemampuan ekonominya, tetapi pasti mereka berkepentingan untuk menjual teknologinya ke luar negeri. Sebab untuk mengembangkan produksi mereka perlu usaha riset yang sangat tergantung tersedianya dana. Apalagi Russia yang ekonominya yang masih relatif lemah, amat berkepentingan untuk mengekspor. Menjadi kewajiban BPPT, Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri untuk mengembangkan diplomasi terhadap negara-negara itu setelah ditetapkan teknologi apa yang perlu dibeli dari negara mana. Apa yang sekarang dilakukan pemerintah dengan Russia adalah permulaan yang baik.

Peningkatan teknologi Polri tidak sesukar TNI, karena umumnya tidak ada larangan untuk menjual teknologi bagi kepolisian. Di sini yang penting adalah menentukan teknologi apa yang diperlukan dan sebaiknya didapat dari negara mana.

TNI yang makin baik teknologinya dan tetap dekat kepada rakyat harus dapat melakukan pertahanan dengan mengadakan operasi militer konvensional dan non-konvensional. Karena tidak ada kepastian bahwa kemampuan teknologi TNI memadai dibandingkan musuh yang dihadapi, maka tidak cukup kemampuan konvensional belaka yang amat tergantung pada kekuatan teknologi. Itu sebabnya perlu ada kemampuan non-konvensional yang tidak terlalu tergantung pada teknologi dengan berorientasi pada kekuatan wilayah. Sebab itu strategi pertahanan yang dilakukan adalah sebaiknya pertahanan wilayah dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta.

Untuk pertahanan wilayah diperlukan organisasi territorial yang menyiapkan bersama pemerintah daerah segala kemampuan personil dan materiil untuk dapat dikerahkan dalam pertahanan. Sebab itu TNI tidak hanya terdiri atas kekuatan militer sukarela, tetapi harus disusun sistem yang mengembangkan kekuatan wajib militer. Dengan adanya anggota TNI wajib militer itu semangat rakyat masuk dalam TNI yang sifatnya professional. Sebaliknya anggota masyarakat yang menjalani dinas wamil menjadi modal bagi cadangan nasional yang dapat dimobilisasikan apabila diperlukan.Selain itu ada kesatuan territorial, yaitu pasukan perlawanan rakyat (Wanra). Pasukan ini dibentuk di setiap wilayah dan dilatih untuk dapat memperkuat perlawanan yang dilakukan TNI.

Sekarang ada orang yang sangat menolak organisasi territorial TNI. Mereka mengatakan bahwa organisasi itu hanya untuk membuat TNI kembali berkuasa di bidang politik. Apalagi di masa kini, kata mereka, telah terjadi Revolution of Military Warfare karena berkembangnya teknologi. Jadi cara berpikir territorial atau kewilayahan sudah ketinggalan zaman atau usang. Para pengamat ini terlalu berlebihan penilaiannya kepada teknologi. Mereka mengatakan bahwa kekuatan militer AS sekarang tidak ada yang dapat menandingi karena keunggulan teknologinya. Tentu kalau perlawanan hanya dilakukan dengan cara konvensional, AS akan mudah menang. Akan tetapi mereka mengabaikan kegagalan besar AS di Vietnam, padahal memiliki keunggulan dan bahkan supremasi teknologi. Baru saja dalam invasinya ke Irak pimpinan tentara AS pun mengakui bahwa kurang tepat penilaiannya terhadap kemampuan perlawanan pasukan territorial, yaitu fedayeen, yang mampu membuat gerak maju tentara AS ke Baghdad terhenti dengan mengganggu garis perbekalan tentara AS secara gigih..

Kalau Indonesia dapat membangun pertahanan yang menimbulkan persepsi pada semua pihak bahwa tidak mudah dikalahkan, atau serangan negara lain ke Indonesia harus dibayar dengan harga tinggi, baik dalam ukuran manusia maupun materiil, maka timbul dampak penangkalan (deterrent effect) yang membuat negara lain berpikir seribu kali sebelum menyerang Indonesia. Akan tetapi membangun pertahanan demikian memerlukan kesungguh-sungguhan seluruh bangsa Indonesia. Dan itu memerlukan kuatnya nasionalisme dan patriotisme, semangat tidak sudi Tanah Air kita diinjak-injak dan dijajah kembali oleh bangsa asing. Kuncinya yang tidak dapat diabaikan adalah kepemimpinan nasional yang memotivasi bangsa Indonesia untuk bersemangat kebangsaan yang kuat demi menjaga hak milik nasional kita.

Selain pertahanan dengan strategi wilayah yang dapat menetralisasi keunggulan teknologi pihak lawan, sekarang kita melihat dikembangkan pula alternatif lain untuk menghasilkan penangkalan terhadap satu serangan pre-emptive. Dikembangkan kekuatan nuklir yang akan segera diarahkan kepada negara yang melakukan pre-emptive attack. Ini adalah memang satu sikap yang amat nekad karena tidak mustahil negara penyerang mempunyai kekuatan nuklir yang lebih banyak. Maka penyerang akan membalas pula dengan senjata nuklir yang mungkin sekali menghancurleburkan negara yang diserang. Akan tetapi negara yang mengembangkan alternative nuklir ini melakukan taruhan (gambling) bahwa ancaman untuk membalas serangan pre-emptive dengan tembakan nuklir akan memaksa calon penyerang berpikir panjang sebelum melakukan serangan pre-emptive. Sekalipun mungkin tembakan nuklir sebagai balasan terhadap serangan pre-emptive tidak terlalu luas akibatnya, namun tetap menimbulkan kehancuran besar pada pihak penyerang. Sehingga memaksa pengambil keputusan berpikir dalam apakah tetap melakukan serangan pre-emptive yang hasilnya dalam pencapaian tujuan politik belum tentu melebihi kehancuran yang ditimbulkan oleh tembakan nuklir sebagai balasan negara yang diserang. Yang sekarang nampak mengembangkan alternatif ini adalah Korea Utara untuk menghadapi AS, mungkin juga Iran, yang semuanya telah dikategorikan sebagai Poros Kejahatan oleh AS. Kita lihat saja apakah AS akan berbuat sama terhadap Korea Utara dan Iran dengan apa yang dilakukannya terhadap Irak.

PENUTUP

Jelas sekali bahwa kita masih jauh dari apa yang kita perlukan untuk menjadi bangsa yang mempunyai ketahanan nasional. Semangat nasionalisme dan patriotisme masih jauh dari memadai, dan justru melemah setelah Reformasi.

Juga terjadi perkembangan yang merisaukan karena perbedaan pandangan kaum elit tertentu dan rakyat pada umumnya. Di kalangan elit tertentu, tetapi cukup berpengaruh, tampak sikap yang lebih dekat kepada AS, sebagian karena menganggap akan merugikan kalau Indonesia melawan kehendak AS, sebagian lagi karena memang secara ideologis sama dengan pandangan AS. Sikap elit ini juga tergambar jelas dalam media massa yang dewasa ini amat berpengaruh. Sebaliknya rakyat pada umumnya, baik yang umat Islam maupun yang ideologi nasionalis, amat membenci AS setelah menunjukkan sikap hegemonisnya dengan menyerang Irak.

Kiranya pemerintah Indonesia harus dapat mengambil jalan yang arif dengan menempuh jalan tengah, yaitu tidak berpihak kepada AS tetapi juga tidak menimbulkan kemarahannya berlebihan. Ini dapat dinamakan politik bebas aktif masa kini. Untuk dapat menempuh kebijaksanaan yang arif ini diperlukan kepemimpinan nasional yang cukup kuat dan mendapat kepercayaan luas. Selain itu harus didukung Ketahanan Nasional yang kuat sebagaimana dipaparkan di atas. Dan dapat melakukan diplomasi internasional secara lincah dengan memanfaatkan leverage yang terwujud dalam perkembangan nasional dan internasional.

RSS feed | Trackback URI

1 Comment »

Comment by video
2017-08-01 19:42:16


You actually make it appear really easy with your presentation however I to find
this topic to be really one thing which I think I might never understand.

It sort of feels too complex and extremely vast for me.

I’m taking a look forward to your next submit, I’ll try to get the cling of it!

 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post