Memantapkan Nilai-Nilai Kejuangan TNI Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa (1/2)

Posted by Admin on Thursday, 21 September 2006 | Makalah, Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen TNI (Purn)

Pendahuluan

Makalah ini disajikan sesuai permintaan ASTER Panglima TNI dalam rangka penyelenggaraan Silaturahmi Panglima TNI dengan para Sesepuh dan Generasi Penerus TNI pada tanggal 21 September 2006 di Markas Besar TNI-AL Cilangkap, Jakarta.

Mengapa Pemantapan Nilai-Nilai Kejuangan TNI perlu dilakukan

Negara Republik Indonesia sedang dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun sejak tahun 1998 dilakukan Reformasi, namun keadaan setelah Reformasi tidak bertambah baik dibandingkan sebelumnya. Selain negara ditimpa berbagai bencana alam yang dahsyat akibatnya serta amat merugikan kehidupan rakyat, juga berbagai perkembangan sebagai akibat olah manusia telah menimbulkan keadaan yang justru menyengsarakan rakyat. Salah satu perkembangan bangsa yang amat mengkhawatirkan adalah usaha golongan tertentu yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Keadaan nasional yang kurang menguntungkan diperberat oleh perkembangan internasional yang juga banyak menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Baik itu berupa terjadinya perang dan perbuatan terorisme maupun perkembangan ekonomi yang negatif seperti naiknya harga minyak bumi yang amat drastis.

Dalam menghadapi kondisi bangsa Indonesia seperti itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai peran yang amat penting. Sekalipun setelah Reformasi, TNI menentukan paradigma baru dalam perannya sebagai salah satu kekuatan bangsa, antara lain tidak lagi menjalankan peran politik praktis, namun TNI tetap penting bagi negara dan bangsa untuk mengatasi kondisi negatif itu dengan hasil baik. Hal itu tidak beda dengan peran TNI sejak berdirinya pada tahun 1945 hingga tahun 1959 ketika TNI belum mengenal peran sosial-politik, namun demikian sangat menentukan perannya bagi keselamatan negara dan bangsa Indonesia.

Kejuangan TNI bersumber pada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara

Sebagai akibat proses lahirnya TNI pada tahun 1945 maka TNI, di samping ada persamaan dengan tentara lain di dunia, juga mempunyai perbedaannya.[1] Perbedaan itu terutama akibat dari kenyataan bahwa TNI lahir karena levee en masse (kebangkitan rakyat) dan bukan karena dibentuk oleh Pemerintah. Kenyataan itu mengakibatkan TNI mempunyai karakteristik tertentu yang dinamakan kejuangan TNI, satu hal yang tidak ada pada kebanyakan tentara lain di dunia.

Yang dimaksudkan dengan Kejuangan TNI adalah semangat, sikap dan perilaku TNI beserta seluruh anggotanya dalam melaksanakan pengabdiannya sebagai Alat Negara RI dan Alat Perjuangan Bangsa. Pengabdian itu meliputi pelaksanaan fungsi mengamankan dan menegakkan kedaulatan negara serta menjalankan tugas dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai Tujuan Nasionalnya, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagai Alat Negara TNI menjalankan fungsi pertahanan negara. dan fungsi-fungsi lain sebagaimana ditetapkan oleh lembaga negara yang berwewenang seperti membantu masyarakat menghadapi akibat bencana nasional atau memperkuat kemampuan unsur Negara lain dalam menghadapi persoalan keamanan dalam negeri. .

Untuk menjalankan Kejuangan dengan semangat, sikap dan perilaku yang tepat, pada tahun 1951 pimpinan TNI dengan persetujuan pimpinan Negara telah menetapkan Sapta Marga sebagai Etika Perjuangan TNI. Sapta Marga merupakan pedoman untuk menumbuhkan kepada TNI dan anggotanya kesadaran untuk apa ia menjalankan segenap kewajibannya, termasuk segala pengorbanan yang diberikan dalam melaksanakan kewajiban itu. [2]

Dalam sejarah umat manusia dan sejarah bangsa Indonesia sendiri terbukti bahwa satu tentara yang menjalankan fungsinya hanya untuk mencapai keuntungan kebendaan (materi) dan keuangan belaka, tidak akan dapat menghasilkan performa yang maksimal . Yang amat penting adalah motivasi perjuangan berupa sesuatu yang luhur dan bernilai tinggi bagi bangsanya, umatnya atau kelompoknya. Satu tentara harus mempunyai Ideologi yang memberikan motivasi perjuangan yang jauh lebih kuat dari pada sekedar memperoleh keuntungan kebendaan atau keuangan.

Itu telah terbukti dalam Perang Kemerdekaan Indonesia ketika TNI yang jauh lebih inferior dalam organisasi dan teknologi dibandingkan angkatan perang Belanda sebagai lawannya, tetapi dimotivasi oleh hasrat menegakkan kemerdekaan bangsa, dapat memaksa Belanda sebagai penjajah untuk mengakui kedaulatan bangsa Indonesia pada 29 Desember 1949. Itu adalah hasil dari kekuatan ideologi TNI yang bersumber pada Dasar Negara RI Pancasila.

TNI menghendaki agar kekuatan kejuangan ini dapat terus dipelihara dan disempurnakan. Aias dasar itu disusun Sapta Marga yang berisi pedoman dan nilai-nilai kejuangan yang harus selalu dipegang teguh TNI . Pedoman dan penegasan ini penting sekali, tidak hanya bagi TNI Generasi 1945, tetapi bagi eksistensi TNI sepanjang zaman.

Kesadaran ideologi Pancasila tidak hanya terwujud pada usaha TNI ketika menjalankan perang rakyat dengan taktik gerilya terhadap kekuasaan penjajah dengan KNIL sebagai tentara bayarannya. Namun juga dibuktikan dalam tindakan bukan-perang setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Belanda dan Indonesia. TNI yang bertugas di negara-negara bagian RIS (seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dsb) berhasil meyakinkan rakyat di daerah itu dan khususnya para anggota Parlemennya, agar mereka bergabung dan menyatu dengan Republik Indonesia yang dalam RIS hanya sebagai negara bagian belaka. Kemudian rakyat di semua negara bagian RIS menyatakan menyatu dan bergabung pada RI, sehingga pada 17 Agustus 1950 seluruh wilayah Indonesia bekas Hindia Belanda (kecuali Irian Barat) telah secara sah menjadi wilayah RI dan RIS berakhir eksistensinya. Itu semua terjadi tanpa ada penggunaan kekerasan senjata dan sepenuhnya karena TNI berhasil meyakinkan rakyat di seluruh Indonesia bahwa lebih baik bagi kehidupan mereka untuk bersatu dalam RI dari pada menjadi negara bagian RIS. TNI tidak akan mampu melakukan hal ini andai kata tidak memancarkan semangat Pancasila yang hakikatnya adalah kebangsaan Indonesia.

Maka kalau sekarang kita melakukan Pemantapan Nilai Kejuangan TNI, yang pertama harus kita teliti seberapa kuat kesadaran Prajurit TNI dalam menjalankan Sapta Marga. Kalau ia menyadari pentingnya Sapta Marga dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, maka ia akan tetap merupakan Pendukung dan Pembela Pancasila.

Kalau hal itu terpelihara, maka pasti ada keyakinan bahwa bangsa Indonesia hanya akan mencapai kehidupan yang maju dan sejahtera kalau melaksanakan Pancasila. Hal ini perlu dikemukakan karena sekarang ada usaha pihak-pihak yang hendak menggantikan Pancasila sebagai Dasar Negara dengan keyakinan mereka yang berbeda.

Di satu pihak adalah mereka yang lebih percaya kepada pandangan hidup Barat dengan individualisme dan liberalisme sebagai inti. Nampaknya orang-orang ini sangat terpengaruh oleh kehendak AS untuk menjadikan seluruh umat manusia bersikap hidup seperti mereka, yaitu dengan dasar individualisme dan liberalisme. Padahal Pancasila berbeda pandangan, karena Pancasila mengandung pengertian dasar kebersamaan atau gotong royong. Kebersamaan atau gotong royong mengakui pentingnya individu dan kebebasan, tetapi semuanya dalam kerangka tertib dan damainya masyarakat.. Masuknya paham Barat ini tidak hanya berdampak pada sistem politik, tetapi yang lebih gawat adalah dampaknya pada sistem ekonomi karena akan menyebabkan makin lebarnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin.

Di pihak lain adalah mereka yang hendak menjadikan Indonesia negara Islam. Meskipun mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi mayoritas Muslim Indonesia bersikap moderat yang menerima Pancasila sebagai Dasar Negara termasuk di dalamnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Mayoritas Muslim Indonesia menjunjung tinggi kebangsaan Indonesia dan menolak usaha kolompok yang hendak membentuk Negara Islam Indonesia.

Sebagai Pembela Pancasila TNI harus bersikap tegas, yaitu menolak kedua usaha itu karena tidak menjamin kehidupan yang harmonis, maju dan sejahtera di Indonesia. Prajurit TNI tidak boleh bersikap acuh tak acuh atau tak peduli terhadap perkembangan yang dihadapi bangsa Indonesia ini. Kesadaran akan kebenaran Pancasila harus membangun semangat, sikap dan perilaku Kejuangan yang memancar dari TNI sebagai organisasi maupun dari setiap anggota TNI sebagai perorangan.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa TNI tidak boleh berpolitik dan tidak boleh ikut-ikutan dalam perjuangan ideologi. Pendapat demikian salah, karena membela Pancasila bukan soal politik tetapi soal kelangsungan hidup dan kelangsungan kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Tidak mungkin ada Negara Proklamasi RI tanpa Dasar Pancasila. Apa yang diuraikan ini adalah kewajiban TNI sebagai Tentara Nasional yang andal.

Kedekatan TNI dengan Rakyat sebagai wujud Kejuangan TNI

Pengabdian TNI kepada Negara dan Bangsa Indonesia membuatnya juga sebagai Tentara Rakyat. Wujud utama yang kongkrit dari Kejuangan TNI adalah hubungan dekat antara TNI dan Rakyat. Pancasila sebagaimana pada tahun 1945 diuraikan Bung Karno sebagai Penggalinya, berinti gotong royong atau kebersamaan . Oleh sebab itu TNI sebagai bagian bangsa dan masyarakat Indonesia tidak boleh hidup sendiri, melainkan harus selalu hidup dalam kebersamaan dengan seluruh Rakyat Indonesia. Rakyatlah yang menjadi subyek utama dalam RI, sesuai dengan berlakunya Kedaulatan Rakyat dalam Pancasila. Itu sebabnya TNI mendukung paham Kerakyatan yang dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan.

Selain TNI wajib memelihara hubungan dekat dengan Rakyat karena faktor Kebersamaan dan Kedaulatan Rakyat, hubungan dekat dengan Rakyat juga amat penting bagi TNI untuk dapat menjalankan semua fungsinya dengan hasil maksimal. Dalam Perang Kemerdekaan terbukti betapa kokoh kekuatan bangsa Indonesia sehingga dapat memaksa penjajah mengakui kedaulatan Indonesia. Dan kekuatan yang kokoh itu terwujud karena ada hubungan dekat antara TNI dengan Rakyat.

TNI menyadari sepenuhnya bahwa kekuatannya tidak ada artinya, kalau tidak bersama Rakyat menjalankan Perang Rakyat Semesta. Kesadaran itu timbul ketika dalam Perang Kemerdekaan Pertama mula-mula tentara Belanda dengan relatif mudah menyerang daerah RI karena TNI menghadapinya dengan operasi konvensional belaka tanpa peranserta Rakyat. Atas dasar pengalaman itu pimpinan TNI menyiapkan strategi Perang Rakyat Semesta untuk menjalankan Perang Kemerdekaan Kedua dengan mengutamakan taktik gerilya. Dan itu kemudian terbukti keberhasilannya.[3]

Namun hubungan dengan dengan Rakyat diperlukan TNI tidak hanya dalam menjalankan taktik gerilya. Ketika harus menjalankan operasi anti-gerilya untuk menghadapi pemberontakan Darul Islam, maka keberhasilan TNI tercapai karena terus menjaga dan memelihara kedekatan dengan Rakyat. Demikian pula ketika melakukan operasi regular untuk menghadapi Pemberontakan PRRI / Permesta, kedekatan TNI dengan Rakyat sangat membantu untuk mengakhiri pemberontakan itu.[4]

Juga pengalaman bangsa lain menunjukkan bahwa pertahanan negara hanya dapat bersifat efektif kalau ada hubungan yang erat antara semua unsur bangsa, khususnya hubungan antara angkatan bersenjata dengan masyarakat. Hal itu terbukti sekali ketika bangsa Vietnam dapat mengalahkan mula-mula Perancis yang hendak menjajahnya kembali. Dilanjutkan dalam perlawanan terhadap AS yang tidak mau melihat bangsa Vietnam menjadi bangsa merdeka. Segala keunggulan dalam teknologi yang dimiliki Perancis dan apalagi AS dapat dinetralisasi oleh eratnya hubungan antara tentara dan rakyat Vietnam. Perang Vietnam menghadapi Perancis dan AS yang 30 tahun lamanya tidak akan mungkin dimenangkan bangsa Vietnam tanpa hubungan erat antara kekuatan bersenjata dengan rakyat.[5]

Sebaliknya kegagalan AS sekarang dalam Perang Irak adalah karena tentara AS dan sekutunya kurang mampu merebut kepercayaan rakyat Irak. Memang AS pada permulaan perang sangat cepat merebut ibu kota Baghdad, tetapi sesudah itu hingga sekarang terjebak dalam perlawanan rakyat Irak yang makin banyak menimbulkan korban pada tentara AS dan sekutunya. [6]

Untuk keperluan hubungan erat dengan Rakyat dalam pelaksanaan Perang Rakyat Semesta, pada tahun 1947 pimpinan TNI membentuk organisasi Territorial (org Terr) di samping Pasukan Mobil TNI. Melaluii org Terr TNI menjaga agar selalu ada pengertian yang baik antara TNI dan rakyat di seluruh daerah operasi. Malahan dengan org Terr itu dapat diperoleh bantuan Rakyat yang diperlukan TNI. Sedangkan sebaliknya melalui org Terr TNI menyalurkan segala pengabdiannya untuk kepentingan Rakyat. Itu berlangsung terus setelah Perang Kemerdekaan usai, baik ketika menyelesaikan DI, PRRI / Permesta maupun pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan 1965. Baik di lingkungan TNI maupun di masyarakat dirasakan pentingnya org Terr.

Namun fungsi Terr TNI tidak hanya dilaksanakan org Terr saja, melainkan juga Pasukan Mobil dan seluruh anggota TNI harus selalu menunjukkan sikap yang dekat dan erat kepada Rakyat, terutama di mana mereka bertugas. Sifat ini di masa lalu menjadi trademark TNI dan telah ditunjukkan ketika TNI bertugas sebagai unsur pasukan perdamaian PBB di Kongo (Afrika Barat) pada tahun 1960-an. Panglima pasukan perdamaian yang seorang Eropa terheran-heran melihat anggota pasukan TNI mampu bergaul erat dengan rakyat setempat dan sanggup berkomunikasi dalam bahasa rakyat tersebut yang dipelajarinya selama berada di Kongo. Hal ini amat memudahkan pelaksanaan tugas yang harus diselesaikan.

Maka merupakan satu sikap yang aneh, ketika setelah Reformasi ada kehendak dari kalangan tertentu di Indonesia untuk menghapus dan meniadakan org Terr. Yang menghendaki itu mengatakan bahwa fungsi Terr adalah sumber otoritarianisme dan penderitaan Rakyat . Tidak mustahil orang-orang yang menghendaki hapusnya fungsi dan org Terr tidak menghendaki TNI dapat berfungsi efektif.

Orang-orang itu memperoleh alasan kuat untuk mendukung pendapatnya, ketika sejak akhir tahun 1980-an anggota TNI menunjukkan banyak penyelewengan dalam sikap dan perilakunya dalam menjalankan fungsi Terr, baik yang berada di org Terr maupun di luarnya.. Org Terr yang seharusnya menjaga dan memelihara hubungan dekat antara TNI dan Rakyat malahan bersikap dan bertindak sebaliknya ketika seringkali mendemonstrasikan kekuasaannya untuk menekan Rakyat. Hal itu bahkan dilakukan oleh unsur Terr yang terbawah, yaitu KORAMIL, yang secara langsung berhadapan dengan Rakyat. Tidak jarang, sebagai akibat dari penyelewengan itu, timbul rasa kebencian Rakyat terhadap unsur Terr yang berbuat demikian. Hal ini kemudian dimanfaatkan pihak yang tidak setuju dengan TNI untuk menyatakan bahwa Rakyat tidak suka kepada org Terr. Dikatakan bahwa org Terr hanya merupakan alat dan perpanjangan tangan bagi mereka yang memerintah Rakyat secara otoriter. Dengan demikian, kata mereka, org Terr hanya merugikan Negara dan Bangsa sehingga lebih baik ditiadakan.

Bahwa ada sikap dan perilaku org Terr yang merugikan Rakyat adalah kenyataan yang terjadi setelah tahun 1980-an. Akan tetapi hal itu bukan gambaran org Terr yang utuh. Sebab selama Perang Kemerdekaan dan setelah itu sampai tahun 1970-an tidak ada masalah itu. Ketika itu fungsi Terr dilaksanakan TNI dengan semestinya dan karena itu tidak menimbulkan kebencian rakyat. Maka merupakan satu kebodohan kalau kita menyetujui kehendak untuk menghapuskan org Terr hanya berdasarkan penyelewengan org Terr pada bagian akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Kalau fungsi Terr dilakukan dengan benar, maka ia tetap bermanfaat bagi pelaksanaan fungsi TNI dan dengan begitu juga berguna bagi Rakyat, Negara dan Bangsa.

TNI sebetulnya telah lama menetapkan pedoman bagi sikap dan perilaku TNI dalam hubungannya dengan Rakyat. Pedoman yang tercantum dalam Delapan Wajib TNI perlu diperkuat kembali pelaksanaannya di seluruh lingkungan TNI, karena sangat penting dalam pelaksanaan berbagai fungsi TNI di masa kini dan masa depan.[7]

Semangat, sikap dan perilaku TNI sebagai Pembela dan Pendukung Pancasila serta hubungannya yang dekat dan erat dengan Rakyat akan besar pengaruhnya terhadap sikap Rakyat dalam menghadapi berbagai usaha yang hendak menggantikan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Tanpa TNI menjalankan politik praktis hal itu tercapai, kalau TNI menunjukkan semangat, sikap dan perilaku yang tepat dalam menjalankan Sapta Marga. Hal ini merupakan agenda penting dalam Pemantapan Nilai Kejuangan TNI.

TNI sebagai tentara professional.

Untuk menjalankan Sapta Marga secara lengkap TNI juga harus menjadi Tentara Professional yang bermutu tinggi.

Ukuran pertama sebagai tentara professional adalah tegaknya disiplin yang kuat di seluruh unsur TNI. Tanpa disiplin TNI tidak beda dari satu gerombolan bersenjata belaka. Tegaknya disiplin berarti bahwa TNI selalu bersatu dalam semangat, sikap dan perilaku. Kalau sekarang orang gemar bicara tentang pentingnya pluralisme di Indonesia, maka hal itu tidak dapat berlaku dalam penegakan disiplin tentara yang baik. Sebagaimana ditetapkan Sapta Marga, prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

Orang sering mengejek bahwa dalam TNI tidak ada kebebasan dan demokrasi, karena tidak ada kemungkinan menyatakan pendapat. Orang yang bicara demikian tidak tahu apa yang berlaku dan terjadi dalam TNI. Adalah salah besar kalau dalam TNI tidak ada kemungkinan menyatakan pendapat. Buat apa Pemerintah dan TNI menyelenggarakan aneka ragam pendidikan bagi anggotanya mulai Tamtama hingga Perwira Tinggi, kalau tidak untuk membuat mereka mampu berpikir secara jernih dan menyatakan pendapat. Sebelum pimpinan mengambil keputusan maka ia akan memberikan kesempatan luas kepada bawahan atau anggotanya untuk menyampaikan pendapat mereka tentang hal atau tugas yang dihadapi. Pimpinan yang cerdas dan arif bijaksana melakukan itu untuk memperoleh berbagai pandangan. Berdasarkan pandangan yang banyak dan aneka ragam itu serta analisanya sendiri , pimpinan menyatakan keputusannya bagaimana ia dan organisasi yang dipimpinnya akan melakukan tindakannya. Sejak keputusan pimpinan dinyatakan tidak ada lagi penyampaian pendapat , baik setuju atau tidak setuju, melainkan semuanya secara loyal menjalankan keputusan itu dengan sebaik-baiknya. Inilah disiplin tentara yang bukan disiplin mati dan memberikan kesempatan menyampaikan pendapat, tetapi menjamin persatuan dan kesatuan melalui loyalitas kepada pimpinan dan keputusan yang telah diambilnya.

Namun juga dalam menyatakan pendapat, apa pun pangkat dan jabatannya, berlaku disiplin. Demi menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit pendapat dikemukakan dengan cara yang mempertimbangkan perasaan orang lain dan tidak asal keluar, apalagi dikemukakan secara arogan dan kasar. Penyampaian pendapat dengan elegant, penuh sopan santun, tidak mengurangi mutu pendapat itu, bahkan meningkatkannya.

Sebab itu adalah salah bila ada yang berpendapat TNI tidak mau berada di bawah pimpinan sipil (civilian supremacy). TNI menyadari bahwa dalam RI kekuasaan pemerintah ada di tangan golongan sipil. Kalau pun ada militer yang mendapat kesempatan memegang kekuasaan pemerintah, termasuk sebagai menteri pertahanan umpamanya, maka ia harus menjadi sipil lebih dahulu. Karena TNI menyadari itu, maka sesuai Sapta Marga TNI akan patuh dan taat kepada pimpinan yang sipil. Namun demikian, sebelum pimpinan mengambil keputusan TNI ada kesempatan menyatakan pendapatnya. Tidak mustahil bahwa pendapat itu terasa tajam bagi orang sipil, tetapi tetap disampaikan dengan elegant dan santun. Kaum sipil jangan heran kalau hal demikian terjadi dan ini bukan melanggar disiplin tentara. Sebab TNI akan sepenuhnya tunduk dan loyal kepada keputusan pimpinan setelah diambilnya.

Contoh yang baik sekali adalah apa yang terjadi pada tahun 1949 ketika Presiden Sukarno kembali ke Yogyakarta dari tempat tahanan dan memanggil Panglima Besar Sudirman untuk minta diadakan penghentian permusuhan antara TNI dan Belanda sebagai persiapan Konferensi Meja Bundar. Mula-mula Panglima Besar menyatakan keberatannya, bukan karena tidak setuju dengan perundingan, akan tetapi karena perang TNI bersama Rakyat sedang mencapai fase yang makin unggul. Panglima Besar ingin agar perundingan ditunda sampai dapat diciptakan kondisi yang lebih menguntungkan Indonesia. Dengan begitu Indonesia mempunyai leverage yang kuat dalam perundingan untuk menolak kehendak Belanda yang kurang kita sukai, sebaliknya dapat mendesak konsesi yang menguntungkan Indonesia. Akan tetapi Bung Karno menjawab bahwa hal demikian tidak mungkin, karena desakan AS menghendaki KMB dilakukan tahun itu juga. Panglima Besar merasakan bahwa menghentikan perlawanan pada saat itu kurang dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan Indonesia dan menyatakan bahwa beliau mengundurkan diri sebagai Panglima Besar TNI. Akan tetapi kemudian Bung Karno menyatakan, kalau begitu beliau dan Bung Hatta juga mengundurkan diri. Mendengar itu Panglima Besar jadi terharu dan meneteskan air mata, sebab beliau sadar akibatnya bagi Indonesia kalau Bung Karno dan Bung Hatta mengundurkan diri. Maka Panglima Besar menyatakan menerima keputusan Presiden Sukarno untuk segera menghentikan perlawanan. Itulah yang kemudian terjadi, yaitu perlawanan TNI dan Rakyat berakhir dan persiapan dilakukan untuk KMB di Belanda. Akan tetapi juga menjadi kenyataan bahwa Indonesia harus menerima banyak kehendak Belanda yang kurang menguntungkan, seperti menanggung segala pengeluaran yang telah dilakukan Belanda sejak 1945, termasuk pengeluaran untuk operasi militernya terhadap RI. Juga Indonesia harus menerima bahwa yang dibentuk adalah satu negara federal Republik Indonesia Serikat dengan RI hanya merupakan satu negara bagian bersama-sama dengan negara-negara boneka buatan Belanda seperti Negara Indonesia Timur, dll. Juga harus diterima usul Belanda bahwa dalam penyerahan kedaulatan belum termasuk Irian Barat, sekalipun daerah itu bagian dari wilayah Hindia Belanda yang seharusnya diserahkan.

Meskipun begitu TNI tetap taat dan patuh kepada pimpinan sipil, termasuk ketika TNI harus menerima orang KNIL (tentara Hindia Belanda) yang tidak mau turut Belanda kembali ke negaranya di Eropa.

Harus kita lihat kenyataan bahwa sekarang disiplin TNI memerlukan banyak perbaikan. Banyak peritiwa telah terjadi yang menunjukkan kurangnya pemeliharaan disiplin.

Ukuran berikut sebagai tentara professional adalah kemampuan teknik militer TNI. yang terutama ditunjukkan dengan tingkat kesiagaan tempur (combat effectiveness).

Secara ideal TNI sebagai penjaga kedaulatan RI yang negara kepulauan luas harus merupakan kekuatan militer harmonis antara kekuatan darat, laut dan udara. Dengan kekuatan itu TNI menjalankan Perang Rakyat Semesta dalam berbagai fase, baik fase operasi konvensional maupun non-konvensional berupa perang wilayah., apabila diserang musuh dari luar.[8] Kekuatan demikian harus diwujudkan langkah demi langkah dengan membangun berbagai kondisi dan kemampuan yang diperlukan, yaitu kondisi fisik-mental/moral-intelektual anggota, kondisi dan kemampuan teknologi senjata dan peralatan, pendidikan dan latihan untuk mewujudkan kemampuan, kemampuan intelijen, operasi, logistik, territorial dan penelitian/pengembangan. Dengan kemampuan itu TNI dapat membangun Daya Tangkal yang memadai untuk menjaga kedaulatan Negara.[9]

Semangat, sikap dan perilaku semua anggota TNI perlu dikuatkan untuk sepenuhnya berpartisipasi membangun TNI sebagai tentara professional. Semua harus diliputi tekad untuk menjalankan segala hal dengan sebaik-baiknya serta menghasilkan mutu tinggi.Hal ini tidak hanya berlaku bagi anggota TNI yang tergolong militer sukarela, tetapi juga bagi anggota yang menjalankan wajib militer. Semua anggota melakukan setiap tugas yang dihadapi dengan sebaik-baiknya untuk mencapau mutu maksimal. Satu hal penting yang harus terwujud adalah sikap dan sifat keuletan lahir dan batin pada setiap anggota TNI.

Sebagai tentara professional TNI harus mengikuti berbagai perkembangan dalam dunia militer, khususnya perkembangan teknologi. Teknologi pertahanan sudah sangat maju dan harus diakui bahwa kita agak jauh tertinggal. Khususnya soal peroketan harus mendapat perhatian karena berpengaruh sekali kepada kemampuan dan daya tembak ketiga Angkatan. Kita juga tidak dapat mengabaikan bahwa telah terjadi apa yang dinamakan Revolution in Military Affairs (RMA) sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Hal ini memberikan pengaruh besar pula terhadap pelaksanaan pertahanan.[10] Adalah baik sekali kalau ada perwira TNI yang mendalami berbagai persoalan teknologi itu, baik dalam kegiatan riset maupun produksi. Sebab Indonesia harus makin mampu memproduksi berbagai kebutuhan TNI di dalam negeri, termasuk yang berteknologi tinggi. Kalau Korea Utara dengan keterbatasan sumberdaya dapat memproduksi rudal dari yang jarak dekat sampai yang ballistic, mengapa Indonesia tidak mampu melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik.

Segala usaha untuk mencapai mutu sebagai tentara professional sangat dipengaruhi oleh tersedianya dana yang memadai, baik untuk memelihara kondisi fisik-mental/moral-spiritual-intelektual anggota, demikian pula untuk mempunyai kondisi dan kemampuan teknologi peralatan dan senjata yang sesuai, atau juga untuk mencapai kemampuan intelijen dan operasi yang efektif. Tidaklah mudah dan murah membangun kekuatan harmonis di darat, laut dan udara dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan kondisi negara kepulauan Indonesia yang begitu luas.

Apalagi RI belum merupakan negara dengan kemampuan keuangan kuat, sehingga anggaran pertahanan yang dialokasikan Pemerintah kepada TNI masih jauh dari memadai. Adalah kenyataan bahwa anggaran pertahanan di Indonesia jauh di bawah anggaran pertahanan negara lain di dunia, khususnya di Asia Tenggara.[11]

Dalam kondisi yang kurang menguntungkan itu menjadi keharusan bagi TNI untuk dapat memanfaatkan setiap Rupiah dengan sebaik-baiknya guna membangun dirinya menjadi kekuatan pertahanan yang disegani sehingga terwujud Daya Tangkal terhadap gangguan dari luar maupun dari dalam negeri yang mengancam kelangsungan hidup bangsa. Dan kalau ternyata toh pihak lain memaksakan kehendaknya dengan penggunaan kekerasan, TNI dapat melakukan perlawanan yang menimbulkan banyak kerugian kepadanya.

Karena terbatasnya sumberdaya uang, maka setiap kegiatan pembangunan kekuatan, antara lain pendidikan dan latihan, harus diusahakan dengan penuh kreativitas dan dikerjakan dengan penuh kesungguh-sungguhan.

Untuk keperluan itu penting sekali TNI mengembangkan Kepemimpinan dan Kemampuan Manajemen yang bermutu, sehingga dalam TNI ada kemampuan untuk mencapai hasil maksimal dengan sumberdaya yang relatif terbatas.

Kepemimpinan dari mulai Panglima TNI sampai para Tamtama di tingkat bawah harus menimbulkan kepercayaan pada anggota yang mereka pimpin. Dengan modal kepercayaan itu para pemimpin dalam TNI menimbulkan motivasi kepada yang dipimpin untuk selalu berusaha secara maksimal menyelesaikan tugas masing-masing, serta terwujudnya persatuan antara semua anggota dan antara anggota dan pimpinan . Segala kekurangan akibat lemahnya anggaran dapat dihadapi dengan persatuan dan keuletan fisik dan mental. Dengan kepemimpinan yang bermutu diciptakan suasana yang kondusif dan menggairahkan yang mendorong semuanya untuk menghasilkan yang terbaik.

Selain itu kepemimpinan juga menjalankan manajemen organisasi masing-masing dengan sebaik-baiknya. Harus ditimbulkan kebiasaan untuk bersikap hemat dan berdaya guna agar dapat diperoleh hasil maksimal dari sumberdaya yang relatif terbatas. Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi harus ada perhatian penting pada manajemen personil, karena akhirnya segalanya tergantung pada mutu dan kemampuan orang yang menjalankan tugas. Dalam hal ini ada hal-hal yang selama 10 tahun belakangan ini menjadi praktek yang amat buruk dan karena itu harus diakhiri. Seperti praktek cukong yang sangat menurunkan reputasi TNI dalam masyarakat. Juga praktek penggunaan uang untuk kenaikan pangkat dan masuk pendidikan karier sangat merugikan TNI. Kepemimpinan harus sungguh-sungguh mengusahakan agar segala perbuatan yang gawat ini hilang dari tubuh TNI. Hendaknya dapat ditumbuhkan harga diri yang tinggi pada anggota TNI, terutama para Perwiranya, agar tidak mudah menjadi sasaran cukong yang mencari mangsa. Sebaliknya pimpinan TNI perlu selalu mengingatkan Pemerintah untuk memberikan penghasilan yang memadai bagi anggota TNI agar tidak mudah kehilangan harga dirinya.

Kalau hal ini dapat diwujudkan dengan baik, maka TNI akan memancarkan kekuatan yang positif sekalipun masih mengalami berbagai keterbatasan. Kondisi yang kondusif internal TNI ditambah hubungan dekat antara TNI dengan Rakyat akan dapat menciptakan Daya Tangkal yang diperlukan, sekalipun masih belum dalam skala tinggi. Namun dengan terus menerus meningkatkan kemampuan TNI skala itu akan naik sehingga makin menambah wibawa RI , baik di dalam negeri maupun di lingkungan regional dan internasional.

Bagian Ke 2 : http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1229


[1] Sayidiman Suryohadiprojo, Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perkembangannya, hal 9, Penerbit Intermasa

[2] Ibid, hal. 26,

[3] Kepemimpinan ABRI, hal 53 s/d hal 93

[4] Ini meliputi semua usaha TNI mengatasi masalah keamanan dalam negeri, sebagaimana diuraikan dalam buku Kepemimpinan ABRI dari hal 95 hingga hal 215.

[5] Sayidiman Suryohadiprojo, Si Vis Pacem Para Bellum, Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif, hal 147 s/d hal 156 , P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005

[6] Ibid, hal 305 s/d hal 327

[7] Sayidiman Suryohadiprojo, Kepemimpinan ABRI, hal 28

[8] Sayidiman Suryohadiprojo, Si Vis Pacem Para Bellum, hal 44 s/d hal 50

[9] Ibid, hal 11.

[10] Ibid, hal 51.

[11] Ibid, hal 211.

RSS feed | Trackback URI

2 Comments »

Comment by jamal
2012-05-18 09:02:04


senm

 
Comment by hmhmhmmhmm
2012-01-07 13:18:21


aduhh pak e mak e making lope pan on the backseat of the car

 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post